PATI MEMBARA: Ratusan Aktivis GAP Desak DPRD Pati Dukung Rekonsiliasi Pembebasan Botok dan Teguh
Pati — CYBERCRIMETNIPOLRI.COM
Ratusan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Pati (GAP) menggelar audiensi dengan para wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Rabu (19/11/2025). Mereka meminta dukungan penuh lembaga legislatif untuk mendorong upaya rekonsiliasi terkait proses hukum dua aktivis, Botok (Supriyono) dan Teguh Istiyanto, yang kini menjadi tahanan Polda Jateng.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, didampingi para wakil ketua, ketua-ketua fraksi, serta sejumlah anggota DPRD.
Tuntutan Rekonsiliasi untuk Redam Ketegangan Sosial
Botok dan Teguh diketahui ditangkap setelah aksi pemblokiran jalan nasional usai rapat paripurna pansus DPRD Pati pada 31 Oktober 2025. Keduanya dianggap sebagai figur aktivis yang selama ini vokal menyuarakan aspirasi masyarakat.
Ketua GAP Muryanto, didampingi Bambang Eko, menyampaikan bahwa langkah rekonsiliasi sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan sosial yang muncul pasca-penetapan keduanya sebagai tersangka.
Menurutnya, kedua aktivis tersebut adalah pejuang rakyat yang tidak sepantasnya menghadapi ancaman hukuman berat.
> “Kami datang karena keprihatinan mendalam. Botok dan Teguh ini pejuang untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap wakil rakyat ikut membantu mewujudkan pembebasan mereka melalui jalur rekonsiliasi,” ujar Muryanto.
Bupati Setuju Rekonsiliasi, DPRD Diminta Turut Menjembatani
Sebelumnya, GAP telah menemui Bupati Pati Suwedo yang menyatakan kesediaannya untuk membuka ruang rekonsiliasi. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi GAP untuk meminta DPRD berperan sebagai penjembatan politik dan komunikasi antar pihak terkait.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menanggapi permohonan aktivis dengan penuh kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi hanya dapat terjadi apabila seluruh pihak memiliki itikad baik dan siap berdamai.
> “Pada prinsipnya kami setuju rekonsiliasi dilakukan. Tetapi semua pihak harus legawa, tidak lagi mengungkit masalah yang sudah terjadi, dan saling memaafkan. Silakan kritik kami di DPRD, itu hal biasa. Namun, jangan sampai ada gesekan dengan pemangku kewenangan seperti pihak Kepolisian,” ujar Ali Badrudin.
Ia juga menekankan bahwa DPRD siap membantu selama berada dalam koridor kewenangan lembaga legislatif.
> “DPRD hanya bisa menjembatani. Jika rekonsiliasi berproses, silakan lanjutkan komunikasi dengan pihak Kepolisian karena kewenangan teknis ada di sana,” tambahnya.
GAP: Perjuangan Belum Selesai
Audiensi ditutup oleh Heru, salah satu aktivis GAP, yang menyampaikan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai rekonsiliasi benar-benar terwujud.
> “Kami berharap rekonsiliasi dapat tercapai. GAP akan terus berjuang sampai tujuan itu terwujud. Kami percaya setiap perjuangan akan membawa hasil,” ungkap Heru.
Pertemuan tersebut berlangsung kondusif dengan komitmen para aktivis untuk terus mendorong langkah damai dan dialog konstruktif demi penyelesaian kasus kedua aktivis yang kini ditahan.
Tim Redaksi
